Jakarta, Kliksumbar – Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kuartal pertama 2026 bukan sinyal bahaya fiskal. Pemerintah telah merancang kondisi tersebut untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sejak awal tahun.
Menurut Dony, pemerintah kini mengubah pola belanja negara agar dampaknya lebih cepat dirasakan masyarakat dan dunia usaha. Strategi tersebut berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang cenderung menumpuk realisasi anggaran pada akhir tahun.
“Defisit yang melebar pada kuartal pertama itu memang by design. Sebelumnya belanja pemerintah banyak dilakukan menjelang akhir tahun sehingga dampak ekonominya sangat pendek,” kata Dony dalam Podcast @BukanKalengKalengID yang tayang pada Rabu, (10/6/2026).
Percepatan Belanja Negara Jadi Strategi Utama
Dony menjelaskan, percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun bertujuan menciptakan efek berganda atau multiplier effect yang lebih panjang bagi perekonomian nasional.
Dengan pola tersebut, berbagai program prioritas dapat berjalan lebih cepat. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat juga dapat terdorong sejak awal tahun anggaran.
Pemerintah menilai strategi ini mampu meningkatkan perputaran uang di daerah, memperkuat konsumsi rumah tangga, dan mendukung investasi sektor riil.
Dampak yang Diharapkan
Beberapa manfaat percepatan belanja negara antara lain:
1. Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
2. Mempercepat pelaksanaan program prioritas.
3. Mendorong penciptaan lapangan kerja.
4. Memperkuat daya beli masyarakat.
5. Mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.
Bantah Program MBG Jadi Penyebab Defisit
Dony juga membantah anggapan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi penyebab utama meningkatnya beban APBN.
Menurutnya, pemerintah tidak menambah anggaran baru untuk menjalankan berbagai program prioritas tersebut. Sebaliknya, pemerintah melakukan realokasi dari pos belanja yang dinilai kurang produktif.
“Yang dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bisa lebih besar dan lebih cepat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Langkah tersebut dilakukan agar setiap rupiah belanja negara menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih maksimal.
Disiplin Fiskal Tetap Dijaga
Meski melakukan percepatan belanja, pemerintah tetap berkomitmen menjaga kesehatan fiskal nasional. Dony memastikan pemerintah akan mematuhi batas maksimal defisit APBN sebesar tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Ia menegaskan strategi fiskal yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari transformasi ekonomi nasional. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus mendukung target Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
“Pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara akselerasi pembangunan dan kesehatan fiskal negara,” pungkasnya.
Strategi tersebut diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi Indonesia sekaligus menjaga stabilitas fiskal dalam jangka panjang. (***)
