Padang, Kliksumbar – Rapat koordinasi penanganan banjir di Sumatera berlangsung di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Senin (1/12/2025).
Dalam forum itu, COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menegaskan komitmen BUMN untuk bergerak cepat membantu warga terdampak banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Pada rapat tersebut, Dony meminta seluruh pimpinan BUMN memaksimalkan bantuan lapangan.
Ia menekankan pentingnya respon segera karena masyarakat membutuhkan dukungan yang cepat dan tepat sasaran.
“Untuk seluruh Dirut BUMN agar memberikan bantuan semaksimal mungkin,” ujar Dony Oskaria.
Ia menjelaskan bahwa bantuan mencakup kebutuhan mendesak serta dukungan pemulihan.
Dony menegaskan bahwa dukungan BUMN harus menyasar infrastruktur dasar yang rusak akibat banjir, seperti jembatan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.
“Ini kewajiban kita,” jelasnya.
Menurutnya, pendanaan dapat menggunakan skema Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) karena BUMN merupakan milik rakyat Indonesia.
Selain itu, Dony meminta seluruh BUMN mengupdate aktivitas lapangan secara rutin.
Upaya ini penting agar pemerintah bisa memonitor progres bantuan dan memastikan penanganan bencana berjalan terukur.
“Ini penting guna melihat secara nyata langkah demi langkah kehadiran BUMN di tengah korban bencana,” tambahnya.
Dalam penjelasannya, Dony kembali menegaskan bahwa semua pihak harus bertindak cepat.
“Kita harus bergerak cepat untuk membantu rakyat,” ujarnya.
Sejumlah BUMN telah turun ke lokasi banjir sejak beberapa hari sebelumnya.
Bantuan yang dikirim di antaranya sembako, peralatan tanggap darurat, serta alat berat untuk membuka akses wilayah yang tertutup material banjir.
Semen Padang bahkan mengirim tim untuk membantu evakuasi warga.
Banjir besar yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar menimbulkan kerusakan luas.
Ribuan warga kehilangan rumah, akses jalan terputus, dan fasilitas vital lumpuh.
Situasi ini memunculkan desakan dari berbagai daerah agar aparat menindak tegas dugaan pembalakan liar yang diduga memperparah bencana.
Aktivitas ilegal itu dinilai telah merusak hutan hingga “membantai” rimba raya tanpa kendali.
Rapat koordinasi yang diikuti puluhan pejabat BUMN itu menghasilkan sejumlah keputusan yang segera dieksekusi.
Bersama Dony Oskaria, Anggota DPR RI Andre Rosiade dan jajaran pimpinan BUMN menunggu kedatangan Presiden Prabowo yang dijadwalkan meninjau langsung lokasi terdampak di Padang. (***)
