Padang, – Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pasaman harus menjadi yang terakhir.
Ia menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi Kantor KPU Sumatera Barat di Padang, Jumat (18/4/2025).
Rahmat meminta semua pihak, terutama penyelenggara seperti KPU, untuk lebih waspada dan tanggap terhadap potensi pelanggaran sejak awal tahapan pemilu.
Rahmat menilai, PSU tidak hanya membebani keuangan negara, namun juga bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.
“PSU ini mahal, baik secara finansial maupun secara sosial-politik. Jangan sampai setiap pilkada berakhir dengan PSU, apalagi jika sampai terjadi sengketa lagi di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.
Rahmat mendorong KPU memperkuat pengawasan dan koordinasi dengan lembaga terkait.
“Kita dorong KPU untuk lebih aktif dan jeli melihat potensi pelanggaran di lapangan. Jangan menunggu ada masalah baru bertindak. Ini harus diantisipasi sejak tahapan awal,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya asas kejujuran dan keadilan dalam proses PSU.
“Pilkada adalah fondasi demokrasi. Utamakan jujur dan adil,” tambahnya.
Rahmat mengimbau masyarakat Pasaman untuk berpartisipasi aktif dalam PSU.
Ia menilai partisipasi pemilih menjadi faktor penting dalam menentukan legitimasi hasil pilkada.
“Masyarakat jangan apatis. Gunakan hak pilih, jangan biarkan suara Anda disalahgunakan. PSU ini momentum penting untuk menentukan masa depan daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Sumbar, Surya Eftrimen, menyatakan komitmennya dalam menyukseskan PSU Pasaman.
Ia mengakui banyak tantangan, namun pihaknya akan mengawasi tiap tahapan secara ketat.
“Kami akan melakukan pengawasan semaksimal mungkin. Setiap tahapan kami pantau dengan sangat hati-hati. Ini bentuk tanggung jawab kami kepada publik,” kata Surya.
Surya menyampaikan apresiasi terhadap Komisi II DPR RI yang terus mengawal proses demokrasi di daerah.
“Kami mengapresiasi langkah dan perhatian dari Komisi II. Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk bekerja lebih baik dan lebih profesional,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa KPU telah menyiapkan langkah antisipatif, termasuk kerja sama dengan Bawaslu dan aparat keamanan.
“Kita belajar dari pengalaman sebelumnya. PSU ini harus dijadikan titik balik agar ke depan tidak perlu ada pemungutan ulang lagi,” ujar Surya.
Komisioner KPU Sumbar lainnya, Ory Sativa Syakban, Medo Patria, Jons Menedi, dan Hamdan, turut hadir dalam kunjungan tersebut. (***)
