Agam, Kliksumbar –Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meninjau lokasi jembatan putus akibat banjir bandang di Malalak, Kabupaten Agam, Minggu (7/12/2025).
Peninjauan tersebut menyoroti kerusakan infrastruktur yang memutus akses utama masyarakat.
Selain itu, Andre melihat langsung dampak banjir bandang terhadap kawasan sekitar.
Malalak tercatat sebagai salah satu wilayah terdampak terparah.
Bencana tersebut menyebabkan kerugian fisik dan mengganggu aktivitas warga.
Kunjungan lapangan tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan.
Hadir Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro. Turut hadir Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi.
Hadir pula Kepala Dinas BMCKTR Sumbar Armizoprades serta Camat Malalak Ulya Satar.
Melalui kehadiran tersebut, pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor.
Sinergi tersebut bertujuan mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana.
Andre menjelaskan status jalan Malalak sebagai jalan provinsi.
Menurutnya, mekanisme penanganan berbeda dengan Jalan Lembah Anai.
Namun, Andre menilai kerusakan yang terjadi sangat besar.
Andre menegaskan keterbatasan APBD Sumbar dalam membiayai perbaikan.
Oleh sebab itu, ia mendorong intervensi pemerintah pusat.
“Kita tidak mungkin mengandalkan APBD Sumbar yang kecil. Harus ada diskresi Menteri PU agar pusat menangani. Anggarannya bisa setara Lembah Anai. Ada sepuluh ruas jalan putus dan jembatan sepanjang 80 meter,” ujar Andre.
Selanjutnya, Andre meminta Pemerintah Provinsi Sumbar segera mengajukan kebutuhan anggaran.
Ia menyebut estimasi perbaikan darurat mencapai Rp100 miliar.
Namun, Andre mendorong pengajuan hingga Rp400 miliar melalui mekanisme diskresi.
Sementara itu, kondisi lapangan menunjukkan kerusakan signifikan.
Sedikitnya delapan titik longsor berat ditemukan.
Titik tersebut berada setelah kawasan Pasar Malalak.
Beberapa lokasi kritis meliputi Hompsen, Alok Malalak, dan NPH 82+800.
Selain jalan terputus, tiga box culvert hancur total.
Aliran material juga merusak lahan warga hingga enam kilometer.
Akses masyarakat masih terganggu hingga kini.
Jalan kabupaten menuju Pasar Malalak belum bisa dilalui normal.
Tumpukan material menghambat mobilitas di empat jorong.
Namun demikian, jalur alternatif melalui Simpang Tiga Malalak mulai berfungsi.
Pemerintah telah mengerahkan dua alat berat.
Kebutuhan BBM operasional dipastikan aman.
Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro menegaskan kesiapan BUMN mendukung pemulihan.
“Kami siap mendukung arahan pemerintah untuk percepatan perbaikan infrastruktur di Sumbar, termasuk Malalak,” ujarnya.
Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi menyampaikan progres pendataan teknis.
Ia menegaskan jembatan tersebut berstatus akses vital.
“Satu jembatan bisa membutuhkan puluhan miliar. Pekerjaan permanen bisa delapan bulan. Penanganan darurat segera dimulai,” jelasnya.
Sementara itu, Armizoprades menilai kolaborasi antarlembaga menjadi kunci.
“Provinsi tidak mampu bekerja sendiri. Kami terus berkoordinasi dengan BPJN dan Pemkab Agam,” katanya.
Peninjauan ini menegaskan komitmen pemerintah dan BUMN.
Upaya tersebut diarahkan untuk memulihkan akses vital Malalak secara berkelanjutan. (***)
