Padang, Kliksumbar – Sumatra Barat memiliki potensi energi baru terbarukan yang hampir lengkap. Potensi itu mencakup air, surya, angin, panas bumi, hingga biomassa.
Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih menghadapi tantangan serius. Penolakan sosial, konflik informasi, ketidakpastian investasi, serta trauma bencana ekologis masih membayangi masyarakat Pulau Sumatra.
Di tengah kondisi itu, kepengurusan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia Wilayah Sumatra Barat resmi terbentuk dan dilantik di Auditorium Istana Gubernuran Sumbar, Jumat (6/2/2026).
Pelantikan ini menjadi penanda dimulainya fase baru transisi energi di Sumatra Barat. METI Sumbar diharapkan hadir sebagai pengawal kebijakan, penyedia pengetahuan, serta penyeimbang wacana publik di sektor energi bersih.
Pengurus METI Sumbar dipimpin Dr Ir Firman Hidayat MT, dosen Fakultas Kehutanan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Posisi Sekretaris Jenderal dipercayakan kepada Fauzi, jurnalis Harian Haluan.
Ketua METI Pusat Zulfan Zahar melantik pengurus METI Sumbar secara langsung. Pelantikan tersebut disaksikan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto, perwakilan PT PLN, akademisi, serta pelaku sektor energi.
“Ini merupakan pengurus wilayah kedua dari 18 METI Wilayah yang akan segera diresmikan di seluruh Indonesia,” ujar Zulfan Zahar.
Zulfan mengapresiasi dukungan besar Pemerintah Provinsi Sumatra Barat terhadap pelantikan METI Sumbar. Namun, ia juga menegaskan arah serius organisasi ke depan.
“Kami sedang mengembangkan METI sebagai organisasi yang tidak hanya berbicara di level direksi BUMN. Kami ingin METI menjadi semacam KADIN energi terbarukan,” ujarnya.
Zulfan menjelaskan, METI Pusat saat ini menyiapkan pembentukan 18 pengurus wilayah dan 20 METI Energi Muda berbasis perguruan tinggi. Langkah itu menjadi strategi membangun ekosistem transisi energi yang berkelanjutan.
“Pelaku utama transisi energi ke depan adalah anak-anak muda. Mereka harus disiapkan sejak sekarang,” tegasnya.
Namun demikian, Zulfan juga mengingatkan realitas pahit sektor energi di Sumatra. Ia menyebut hasil diskusi di lingkungan kampus menunjukkan sekitar 28 perusahaan energi di Sumatra kehilangan izin pasca bencana ekologis.
Menurut Zulfan, beberapa korporasi bahkan menyampaikan sinyal untuk hengkang dari Indonesia. Kondisi ini dinilai berbahaya bagi iklim investasi.
“Ini menjadi sinyal adanya masalah serius dalam tata kelola energi dan kepastian investasi,” katanya.
Karena itu, Zulfan berharap METI Wilayah berperan sebagai pusat pemikiran di tingkat provinsi. METI tidak hanya mendukung kebijakan, tetapi juga menjaga rasionalitas pembangunan.
“Bencana ekologis terjadi di beberapa provinsi. Dengan hadirnya METI Sumbar, kami berharap ada langkah pencegahan agar tidak terulang,” ujarnya.
Zulfan juga menyoroti rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Sumatra Barat berkapasitas sekitar 111 megawatt.
“Jangan sampai terjadi kesalahan konstruksi yang memicu longsor. METI Sumbar harus ikut mengawasi pelaksanaannya,” tegasnya.
Selain itu, Zulfan mengkritik pendekatan pembangunan energi yang seragam di berbagai daerah.
“Kenapa pendekatan Koperasi Merah Putih tidak menyesuaikan kearifan lokal? Di Sumatra Barat seharusnya dikembangkan PLTA atau PLTS,” katanya.
Dalam waktu dekat, METI Pusat menjadwalkan survei ke Kepulauan Mentawai. Survei tersebut bertujuan menyusun proyek biomassa dengan meniru praktik di Pulau Buru yang sukses menggantikan sebagian PLTD.
Ketua METI Sumbar Dr Ir Firman Hidayat MT menyebut pelantikan ini sebagai hasil kerja panjang.
“Tiga tahun lalu kami sudah menghimpun pegiat energi terbarukan di Sumatra Barat. Alhamdulillah, kami berhasil mengumpulkan yang tersebar,” ujarnya.
Firman menegaskan bahwa transisi energi tidak bisa dipandang semata dari sisi lingkungan.
“Energi terbarukan bukan hanya soal idealisme. Di dalamnya ada bisnis, nilai ekonomi, pencapaian SDGs, serta pengembangan sosial budaya,” jelasnya.
Firman menyatakan METI Sumbar siap bersinergi dengan pemerintah daerah, termasuk dalam pengawalan kebijakan tata ruang.
“Ke depan, RTRW kabupaten, kota, hingga provinsi harus mengakomodasi pengembangan energi terbarukan. Kami siap menyiapkan kajian teknisnya,” tegasnya.
Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan energi terbarukan berperan penting dalam perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Energi fosil terbatas dan berdampak negatif. Sementara energi terbarukan lebih bersih dan potensinya melimpah,” ujarnya.
Mahyeldi menyampaikan capaian Sumatra Barat di tingkat nasional. Hingga 2025, bauran energi terbarukan Sumbar mencapai 32 persen, jauh di atas rata-rata nasional.
“Capaian ini pernah saya sampaikan langsung kepada Presiden Jokowi,” katanya.
Meski begitu, Mahyeldi mengakui tantangan sosial masih kuat, terutama penolakan terhadap panas bumi.
“Penolakan sering muncul akibat informasi yang tidak utuh. Saya sudah melihat langsung di Ijen dan Kamojang. Di sana masyarakat justru diuntungkan,” ujarnya.
Karena itu, Mahyeldi berharap METI menjadi ruang penjernihan informasi publik.
“Kami ingin Sumatra Barat menjadi Green Province. Potensi surya, air, panas bumi, hingga laut dan Mentawai harus dikembangkan secara benar,” katanya.
Pelantikan METI Sumbar tidak hanya menjadi seremoni pengukuhan pengurus. Momentum ini mencerminkan komitmen bersama untuk mengawal transisi energi Sumatra Barat secara ilmiah, berkeadilan, dan berorientasi masa depan lingkungan serta generasi muda. (***)
