Jakarta, – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Tubagus Rahmad Sukendar, siap mengguncang Sumatera Barat dengan road show antikorupsi!
Dalam kunjungannya, ia dijadwalkan bertemu langsung dengan Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Yuni Daru Winarsih untuk membahas pemberantasan korupsi dan kejahatan keuangan negara.
Tubagus Sukendar menegaskan bahwa tujuan utama lawatan ini adalah memperkuat koordinasi dengan aparat hukum.
Ia ingin memastikan bahwa penanganan kasus korupsi dilakukan profesional dan tanpa tebang pilih.
“Setiap pelanggaran yang merugikan negara harus ditindak tegas. Tidak boleh ada intervensi atau kepentingan tertentu,” ujarnya dengan tegas.
BPI KPNPA RI juga akan membeberkan tren baru dalam modus kejahatan keuangan yang semakin licik.
Tubagus menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat dan penegak hukum untuk mengawal transparansi serta akuntabilitas anggaran negara.
“Masyarakat harus berperan aktif. Jangan takut melaporkan dugaan penyimpangan,” tambahnya.
Kapolda Sumbar dan Kajati Sumbar memastikan bahwa pihaknya tidak akan memberi celah bagi koruptor.
“Kami akan menangani semua kasus secara adil dan transparan. Tidak ada ruang bagi pelaku korupsi,” tegas Irjen Pol Gatot Tri Suryanta.
Humas BPI KPNPA RI, Revdi Iwan Syahputra, menegaskan bahwa road show ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik dalam mengawasi penggunaan anggaran negara.
“Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan aparat hukum. Masyarakat harus ikut serta dalam pengawasan dan berani melaporkan pelanggaran,” ujarnya.
Eriyanto Leo dari Humas BPI KPNPA RI juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal setiap indikasi pelanggaran yang berpotensi merugikan negara.
“Kami tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan,” katanya dengan penuh komitmen.
Diharapkan, pertemuan ini menghasilkan strategi konkret untuk memperkuat penegakan hukum di Sumatera Barat, terutama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
BPI KPNPA RI tetap berkomitmen mendorong transparansi dan pengawasan ketat demi tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan bertanggung jawab.
