Padang, Kliksumbar – Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh mengungkap data kebutuhan recovery sektor pertanian Sumatera Barat pascabencana setelah turun langsung ke lapangan. Hasil pendalaman menunjukkan total nilai kerugian dan kerusakan mencapai sekitar Rp 4,53 triliun.
Angka tersebut terungkap setelah Rahmat Saleh berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta pemerintah 19 kabupaten dan kota. Proses tersebut melibatkan pencocokan data administratif dengan temuan faktual di lapangan.
Rahmat menjelaskan, data kebutuhan pemulihan tersebut berbeda signifikan dengan laporan awal yang sebelumnya disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan pemerintah pusat.
“Begitu kami turun dan membuka data bersama pemerintah daerah, terlihat jelas bahwa angka yang selama ini dipakai belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Fakta di lapangan menunjukkan kebutuhan recovery Sumbar jauh lebih besar,” ujarnya di Padang, Jumat (16/1/2026).
Rahmat menegaskan, langkah turun langsung menjadi penting untuk memastikan validitas data. Selama ini, ia menemukan adanya selisih antara laporan administratif dan kondisi riil kerusakan yang dialami petani serta infrastruktur pertanian.
Berdasarkan hasil pendalaman data, kerusakan bendungan tercatat mencapai Rp 2,06 triliun. Sementara itu, jaringan irigasi mengalami kerusakan senilai Rp 1,07 triliun. Kerugian sektor pertanian secara langsung mencapai Rp 1,22 triliun.
Selain itu, kerusakan jaringan irigasi tersier dan usaha tani (JITUT) tercatat sebesar Rp 156,87 miliar. Kerusakan embung mencapai Rp 10,25 miliar. Jika diakumulasikan, total kerugian dan kebutuhan recovery mencapai sekitar Rp 4,53 triliun.
Rahmat menegaskan, angka tersebut bukan asumsi politik, melainkan hasil pembahasan data teknis yang dimiliki pemerintah daerah.
“Data ini harus menjadi rujukan utama pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan pemulihan dan penganggaran,” jelasnya.
Selain persoalan data, Rahmat menyoroti masih adanya kerusakan irigasi primer dan aliran sungai yang belum tercantum dalam laporan resmi. Padahal, menurutnya, irigasi menjadi penentu utama keberlangsungan produksi pangan daerah.
“Kalau irigasi tidak masuk data, maka pemulihannya juga tidak akan masuk prioritas anggaran. Ini yang berbahaya,” tegasnya.
Rahmat juga menilai mekanisme pemulihan masih terhambat oleh tumpang tindih kewenangan antara kementerian teknis dan Balai Wilayah Sungai. Kondisi tersebut membuat perbaikan irigasi skala kecil berjalan lambat.
“Kondisi ini membuat perbaikan irigasi skala kecil berjalan lambat, sementara petani membutuhkan penanganan cepat. Banyak sawah rusak berat akibat perubahan alur sungai dan timbunan lumpur,” tambahnya.
Untuk mempercepat pemulihan, Rahmat menilai pemerintah perlu menurunkan dukungan alat berat ke lokasi terdampak.
“Recovery tidak bisa menunggu terlalu lama. Jika satu musim tanam terlewat, dampaknya akan panjang bagi petani,” katanya.
Rahmat berharap pembukaan data riil ini menjadi titik balik penanganan pascabencana di Sumatera Barat.
“Kalau kita mau pemulihan yang tepat sasaran, maka datanya juga harus jujur dan akurat,” pungkasnya. (***)
