Padang, – Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas menggelar kuliah umum penting pada Rabu, (10/9/2025).
Acara ini mengangkat tema ketimpangan gender dalam kebijakan publik Indonesia.
Narasumber utama, Dr. Dina Afrianty dari Australian Catholic University, memaparkan pandangan kritis tentang isu tersebut.
Diskusi dipandu oleh dosen Ilmu Politik Unand, Mhd Fajri, S.IP, MA.
Kegiatan berlangsung di Aula Pascasarjana Unand lantai tiga.
Sebanyak 120 mahasiswa hadir dan mengikuti jalannya kuliah umum secara interaktif.
Sejumlah pimpinan fakultas juga ikut hadir, termasuk Wakil Dekan 1 FISIP, Dr. Tengku Rika Valentina, MA.
Dalam paparannya, Dr. Dina menegaskan bahwa gender adalah konstruksi sosial.
Ia menjelaskan, identitas dan peran seseorang terbentuk melalui budaya, norma agama, serta kebijakan diskriminatif.
Hambatan itu, menurutnya, masih membatasi perempuan di ruang publik.
Sebagai contoh, Dr. Dina menyinggung keterwakilan perempuan dalam politik.
Meskipun ada kuota 30 persen, representasi perempuan di DPR RI belum setara.
Selain itu, perempuan masih memikul beban ganda di ranah domestik maupun publik.
Dr. Dina juga menyoroti isu disabilitas.
Ia menyebut bahwa disabilitas tidak terbatas pada fisik, tetapi mencakup mental, intelektual, sensorik, hingga penyakit kronis.
Kelompok ini masih menghadapi diskriminasi, stigma, dan minimnya kebijakan inklusif.
Sesi tanya jawab membuat diskusi semakin hidup.
Rahmad, mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2023, menegaskan bahwa hambatan lahir dari lingkungan, bukan dari individu penyandang disabilitas.
Pandangan ini mendapat apresiasi dari peserta.
Kuliah umum tersebut menjadi ruang refleksi penting.
Mahasiswa memahami bahwa isu gender dan disabilitas adalah bagian dari tantangan kebangsaan.
Laboratorium Ilmu Politik Unand berharap acara ini mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih adil dan berpihak pada kelompok rentan. (***)
