Jakarta, Kliksumbar – Pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur dan Pelabuhan Muara Padang kembali menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Gubernur Sumbar Mahyeldi menyerahkan proposal pengembangan dua pelabuhan strategis tersebut kepada COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Dalam pertemuan itu, Dony menegaskan pengembangan kawasan pelabuhan harus melalui sinkronisasi antara pemerintah daerah, Pelindo, dan pemerintah pusat. Menurutnya, penyelarasan perencanaan menjadi langkah penting sebelum proyek masuk ke tahap pelaksanaan.
“Rencana kawasan Teluk Bayur harus diselaraskan dulu dengan Pelindo dan pemerintah daerah, kemudian dikunci melalui kebijakan pusat agar resmi masuk dalam tata ruang,” ujar Dony Oskaria.
Usulan tersebut disampaikan Mahyeldi melalui Surat Nomor 552.4/195/DISHUB-SB/2026 tertanggal 1 September 2026. Surat itu juga ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan KSOP Kelas II Teluk Bayur.
Teluk Bayur Jadi Andalan Ekspor Sumbar
Pemprov Sumbar menilai Pelabuhan Teluk Bayur memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pelabuhan tersebut menjadi gerbang utama ekspor dan distribusi komoditas Sumbar ke berbagai wilayah Indonesia maupun pasar internasional.
Data Pelindo menunjukkan Teluk Bayur memiliki dermaga peti kemas sepanjang 348 meter dan dermaga nonpeti kemas sepanjang 850,5 meter. Selain itu, kapasitas pelabuhan mencapai 345.600 TEUs per tahun.
Pelabuhan ini juga melayani distribusi curah cair hingga 4,63 juta ton dan curah kering 4,74 juta ton setiap tahun. Kapasitas tersebut menjadikan Teluk Bayur sebagai pelabuhan terbesar di pesisir barat Pulau Sumatera.
Selain itu, Teluk Bayur menjadi pusat distribusi minyak sawit mentah atau CPO. Sebanyak tujuh perusahaan memanfaatkan fasilitas tangki timbun di kawasan pelabuhan tersebut.
Delapan Proyek Prioritas Diusulkan
Dalam proposal yang diajukan, Pemprov Sumbar mengusulkan delapan pekerjaan prioritas untuk memperkuat kapasitas Pelabuhan Teluk Bayur.
Beberapa proyek yang diusulkan meliputi:
Reklamasi terminal curah tahap pertama seluas 2,32 hektare.
Pembangunan Dermaga 08 dan Dermaga 09.
Pemasangan pipa CPO sepanjang 363,68 meter.
Penataan kawasan permukiman dalam pelabuhan.
Perpanjangan pemecah ombak sepanjang 558 meter.
Sementara itu, pengembangan Pelabuhan Muara Padang difokuskan pada pembangunan Gedung Maritime Centre dan penyusunan kajian bisnis kawasan pelabuhan.
Tata Ruang Jadi Tantangan Utama
Meski memiliki potensi besar, pengembangan Teluk Bayur masih menghadapi kendala tata ruang. Pemprov Sumbar menyebut Perda RTRW dan RDTR Kota Padang 2023-2043 masih menetapkan kawasan Teluk Bayur sebagai zona transportasi.
Kondisi tersebut membuat pengembangan kawasan industri pelabuhan belum sepenuhnya terakomodasi. Selain itu, sebagian wilayah Muara Padang masih masuk kawasan perlindungan setempat dan cagar budaya.
Namun, sejumlah persiapan telah berjalan. Rencana Induk Pelabuhan Muara Padang telah memperoleh pertimbangan teknis dari Kementerian Perhubungan sejak 6 Februari 2025.
Selain itu, pembangunan Gedung Maritime Centre juga telah mengantongi izin sumber daya air dan dokumen Amdal. Saat ini proyek tersebut tinggal menunggu persetujuan bangunan gedung sebelum memasuki tahap konstruksi.
Pengembangan Teluk Bayur dan Muara Padang diharapkan mampu memperkuat konektivitas logistik, meningkatkan daya saing ekspor Sumbar, serta membuka peluang investasi baru di sektor maritim dan industri pelabuhan. (***)
