iPadang, Kliksumbar – Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda bersama rombongan melakukan kunjungan kerja spesifik ke sejumlah titik terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat, Kamis (9/4/2026), untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur pascabencana.
Kunjungan itu difokuskan pada evaluasi percepatan penanganan serta kesiapan langkah mitigasi di wilayah rawan terdampak, khususnya di kawasan Batang Kuranji.
“Kami melaksanakan kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan infrastruktur pascabencana di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap percepatan penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang beberapa waktu terakhir melanda wilayah ini,” ujar Zigo.
Dalam agenda tersebut, rombongan meninjau Bendungan Batang Kuranji yang mengalami dampak cukup signifikan akibat bencana.
Di lokasi, tim melihat sejumlah pekerjaan penanganan yang sedang berlangsung, mulai dari normalisasi alur sungai hingga penguatan dinding sungai menggunakan batu boulder.
“Titik pertama, kami meninjau langsung kondisi Bendungan Batang Kuranji yang menjadi salah satu lokasi terdampak cukup signifikan. Di lapangan, telah dan sedang dilakukan penanganan berupa normalisasi alur sungai serta penguatan dinding sungai menggunakan batu boulder,” jelasnya.
Selain penanganan jangka pendek, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi lanjutan di kawasan hulu untuk menekan risiko banjir dan aliran material saat hujan deras.
“Ke depan, direncanakan pembangunan check dam di bagian hulu Sungai Batang Kuranji sebagai upaya mitigasi untuk mengurangi potensi banjir dan aliran material saat curah hujan tinggi,” tambahnya.
Zigo juga menekankan pentingnya tata kelola penanganan bencana yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi.
Menurutnya, keterlibatan relawan pada masa tanggap darurat harus tetap dibedakan secara tegas dengan pekerjaan yang dibiayai melalui anggaran pemerintah.
“Kami mengingatkan bahwa seluruh proses penanganan bencana harus tercatat dengan baik dan akuntabel. Pada saat kondisi darurat, banyak relawan yang turun langsung membantu di lokasi. Hal ini tentu sangat kita apresiasi, namun jangan sampai terjadi klaim pekerjaan relawan untuk kemudian dibebankan ke anggaran pemerintah,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya sinkronisasi antar tahapan proyek agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kami menekankan pentingnya sinkronisasi antara tahap kajian, perencanaan, hingga pelaksanaan. Jangan sampai terjadi tumpang tindih antara pekerjaan penanggulangan darurat dengan pekerjaan kontraktual, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi di kemudian hari,” tutupnya. (***)
