Jakarta, – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu daerah tercepat yang menyerahkan berkas Usul Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Pilkada 2024.
Berkas tersebut disampaikan langsung kepada Kementerian Dalam Negeri dan diterima oleh Pelaksana Harian (Plh) Direktur FKDH Kemendagri RI, Herny Ika Hutauruk.
Sumbar menjadi provinsi keempat setelah Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Ketua DPRD Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, MM, menyatakan bahwa penyerahan ini telah sesuai dengan Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.4.3/4378/SJ.
Dalam aturan tersebut, DPRD wajib mengumumkan hasil Pilkada dalam rapat paripurna maksimal lima hari kerja setelah menerima surat dari KPU.
“Kami menerima berkas dari KPU pada Jumat, 10 Januari 2025. Rapat paripurna untuk pengumuman dilaksanakan pada Selasa, 14 Januari 2025. Semua berjalan sesuai aturan,” ungkap Muhidi.
Plh Direktur FKDH Kemendagri RI, Herny Ika Hutauruk, menjelaskan bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur direncanakan 27 hari kerja setelah penetapan rekapitulasi suara.
Berdasarkan Perpres Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan gubernur Sumbar dijadwalkan pada 7 Februari 2025. Untuk bupati dan walikota, pelantikan akan dilakukan pada 10 Februari 2025.
“Bagi daerah tanpa sengketa Pilkada, percepatan penyerahan dokumen akan memperlancar proses administrasi,” ujar Herny.
Muhidi menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan selama transisi pemerintahan.
“Kita harus merangkul semua pihak demi membangun Sumatera Barat yang lebih baik. Pilkada sudah selesai, kini saatnya fokus pada pembangunan,” kata Muhidi.
Herny memberikan apresiasi kepada DPRD Sumbar yang langsung menyerahkan dokumen ke Kemendagri.
Menurutnya, langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas.
“Kami sangat menghargai upaya ini. Lebih cepat, lebih baik. Semoga menjadi contoh bagi daerah lain,” pungkasnya.
Dalam kunjungan ini, Ketua DPRD Sumbar didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Evi Yandri Rajo Budiman, Sekretaris DPRD Drs. Maifrizon, MM, Plt. Kepala Biro Pemerintahan Ferdinal, S.STP, dan Kabag Persidangan Zardi Syahrir.
Kehadiran ini menegaskan komitmen pemerintah Sumbar terhadap transparansi dan akuntabilitas. (***)
