i

Padang, Kliksumbar – Menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat ke-XVI, Pengurus Provinsi Wushu Indonesia (Pengprov WI) Sumbar mengingatkan seluruh pengurus cabang (Pengcab) kabupaten dan kota agar segera melantik kepengurusan baru.

Wakil Ketua Umum Pengprov WI Sumbar, Novrianto Ucok, menegaskan bahwa kelengkapan struktur organisasi menjadi syarat mutlak bagi daerah yang ingin berpartisipasi dalam Porprov Sumbar 2026. Ia menyampaikan hal itu saat ditemui di Padang, Senin (26/1/2026).

Menurut Novrianto, kepengurusan Pengcab WI di Sumbar memang sudah terbentuk secara umum. Namun, hingga kini masih terdapat beberapa daerah yang belum melengkapi struktur kepengurusan secara formal.

“Kepengurusan WI kabupaten dan kota di Sumbar memang sudah terbentuk. Akan tetapi, masih ada pengurus cabang yang belum lengkap. Hal ini harus segera dituntaskan,” ujar Novrianto.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dari sisi kesiapan atlet, sebagian besar daerah sudah menunjukkan progres positif. Para atlet dinilai siap bersaing pada Porprov Sumbar mendatang.

“Kalau dari sisi atlet, kami melihat mereka sudah siap. Namun dari sisi organisasi, ada beberapa Pengcab yang harus segera dikukuhkan. Jika tidak, tentu tidak bisa mengikuti Porprov Sumbar,” jelasnya.

Porprov Sumbar ke-XVI dijadwalkan berlangsung pada Juni hingga Juli 2026. Dengan waktu yang semakin dekat, setiap Pengcab dituntut mempercepat seluruh tahapan administratif dan organisasi.

Novrianto menegaskan bahwa pelantikan kepengurusan menjadi syarat utama keikutsertaan dalam Porprov. Tanpa kepengurusan yang sah, Pengcab berpotensi gagal mengirimkan atlet.

“Kepengurusan Pengcab yang sudah dipilih melalui Muskab dan Muskotlub, seperti di Kabupaten Padang Pariaman, Kota Bukittinggi, dan Kabupaten Pasaman, harus segera dilantik,” ungkapnya.

Ia juga meminta peran aktif Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kabupaten dan kota untuk mencermati persoalan tersebut agar tidak menghambat pelaksanaan Porprov.

“Perlu segera dilakukan pelantikan. KONI kabupaten dan kota harus mencermati hal ini agar Porprov tidak terkendala hanya karena keterlambatan pelantikan pengurus,” tambahnya. (***)

Editor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *